Tuesday, June 21, 2011

HENTIKAN PRAKTIK APOTEK PANEL !!



Terhitung mulai tanggal 19 Juni 2011, Ikatan Apoteker Indonesia menyatakan praktek apotek panel dilarang dan bagi apoteker yang masih melakukan praktik tersebut terancam sanksi pencabutan rekomendasi izin praktek apotekernya.



Praktik apotek panel merupakan praktik ‘kongkalingkong’ antara salesman obat (PedagangBesarFarmasi /PBF) yang berkepentingan menjual obat, apoteker yang diberi kewenngan (oleh Negara melaluiperundang-undangan) memesan dan mendistribusikan obat melalui surat pesanan( SP), dan praktik dokter, praktik bidan, praktik perawat yang memerlukan obat tersebut untuk dijual kembali. Dengan praktek apotek panel ini, praktek dokter/parket bidan/praktek perawat (yang tidak pernah diakui memiliki kompetensi melakukan pekerjaan kefarmsian) mendapatkan obat dan memberikan obat kepada pasien (dispensing)tanpa pengawasan dari seorang yang berkompetensi dibidang layanan kefarmasian.Dampak penggunaan obat secara serampangan di paktek dokter/praktek bidan/praktek perawata akan @apotekcare bahas pada tulisan berikutnya.

Praktik apotek panel ini terjadi karena ada oknum apoteker menggadaikan dan melupakan tanggungjawab profesinya (yang notabenetelahdisumpah loh) demi mendapatkanbeberapa persen nilai transaksi yang terjadi dalam praktik apotek panel tersebut. Sungguh memprihatinkan!

Persoalan apotek panel memang sudah lama menjadi penyakit kronis yang luput dari pengawasan lembaga pemerintahan yang berwenang dsn ditugaskan untuk itu seperti Balai Pengawasan Obat danMakanan (BPOM) dan Kementrian Kesesehatan/ Dinas Kesehatan.Sesungguhnya praktik apoteker panel ini sudah semakin parah dengan peredaran uang mencapai 15 trilyun rupiah per tahun dari total peredaran obat 45 trilyun rupiah per tahun (sekitar 25% darisemuapenjualanobat) di Indonesia.

Persoalan menjadi rumit (complicated) karena sebagian apotek yang melakukan apotek panel adalah apoteker-apoteker yang bertugas di lembaga pengawasan. Konflik kepentingan antara fungsi pengawasan dengan sekaligus sebagai pihak yang diawasi tidak bisa dihindarkan. Bisa dibayang kanapa yang terjadi pada kondisi seperti demikain, mewakili fungsi Negara untuk pengawasan obat untuk memeriksa dirinya sendiri yang melakukan mispresentasi terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Negara. Mungkinkah?

Sebagai begian dari fungsi pembianaan anggota oleh asosiasi profesi farmasis/apoteker di Indonesia untuk anggotanya di Seluruh Indonesia sebagaimana diakui Negara denganPeraturan PemerntahNomor 51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefamasian, tindakan dan sanksi tegas bagi apoteker memang diperlukan dan menjadi kebutuhan, meskipun sudah agak terlambat dan menunggu terjadi kasus hukum seperti yang baru-baru ini terjadi di Batam.

Praktik apotek dan bisnisfarmasi harus ditertibkan dan masih banyak praktik bisnis curang lainnya diseputaranbisnis farmasi yang perlu dibenahi oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk itu seperti Badan/Balai POM dan Kementrian Kesehatan/ Dinas Kesehatan.Tugas organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia adalahmembina anggotanya segaligus menjalankan fungsi kontrol masyarakat dalam tatanan masyarakat madani dan demokratis.

@apotekcare akan memaparkan secara gamblang praktik-praktik kotor dalam bisnis farmasi dan dampaknya bagi masyaraat. Silahkan masyarakat menilai dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna memperbaiki sistem layanankesehatan di masa depan.Demikian, semoga bermanfaat.

Tangerang, 21 Juni 2011

2 comments:

  1. surat edaran IAI tentang larangan apotek panel kok tdak available download, mohon petunjuknya.

    ReplyDelete
  2. Anonymous11:41 PM

    berarti Apotek tempat saya kerja melakukan pelanggaran dong?

    ReplyDelete